Penulis : Tommy Qribsss
MINUT,Sumberedaksi– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin akses kesehatan bagi seluruh masyarakat .
Itu dibuktikan lewat penandatanganan kerja sama Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka Universal Health Coverage (UHC) bersama BPJS Kesehatan, Rabu (17/12/2026).
Acara penandatanganan kerja sama ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor kesehatan, meski daerah tengah menghadapi keterbatasan fiskal akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang nilainya mencapai lebih dari Rp180 miliar.
Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, dalam sambutannya menegaskan pelayanan kesehatan tidak pernah dipandang sebagai beban anggaran oleh pemerintah daerah.
Sebaliknya, kesehatan justru dilihat sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan masyarakat.
“Kami tidak melihat pelayanan kesehatan sebagai sebuah beban. Justru ini adalah investasi masa depan untuk menjaga masyarakat tetap sehat,” tegas Joune.
Ia menjelaskan, kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, di mana seluruh masyarakat terdampak tetap mendapatkan pelayanan kesehatan melalui skema BPJS Kesehatan non cut off.
Lebih lanjut, Bupati Joune memastikan Minahasa Utara akan terus melanjutkan program UHC Prioritas, yakni jaminan kesehatan nasional yang mencakup seluruh penduduk dengan kepesertaan aktif.
Menurutnya, status “aktif” sangat penting agar masyarakat benar-benar dapat menikmati layanan kesehatan.
Untuk itu, diperlukan kolaborasi lintas perangkat daerah agar tidak ada warga yang terlewat.
Capaian Minahasa Utara pun patut diapresiasi.
Pada tahun 2025, kepesertaan JKN telah mencapai lebih dari 100 persen, melampaui target nasional.
Di tengah tekanan anggaran, Pemkab Minahasa Utara justru meningkatkan alokasi pembiayaan bagi kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang seluruhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.
Tercatat, pada tahun 2025 terdapat 65.940 jiwa peserta PBPU yang dibiayai APBD.
Jumlah ini direncanakan kembali meningkat pada tahun 2026.
“Bisa dibayangkan, di tengah pemotongan anggaran, kami justru menambah jumlah masyarakat yang dicover. Ini adalah bentuk kehadiran nyata pemerintah,” ujar Joune.
Untuk 2026, pemerintah daerah telah menyiapkan komitmen anggaran sekitar Rp30 miliar khusus untuk menjamin keberlanjutan program JKN bagi masyarakat.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Manado, drg. Betsy Roeroe, memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemkab Minahasa Utara.
Ia menyampaikan sesuai RPJMN 2020–2029, target nasional UHC adalah cakupan kepesertaan minimal 98,6 persen dengan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.
Hingga 30 November 2025, jumlah peserta JKN di Kabupaten Minahasa Utara telah mencapai 231.211 jiwa atau 100,21 persen dari total penduduk semester I tahun 2025.
Tingkat keaktifan peserta pun mencapai 88,89 persen, jauh di atas standar nasional.
Meski demikian, masih terdapat sekitar 11,33 persen atau 26.133 jiwa penduduk yang belum mengakses layanan kesehatan.
Hal ini menjadi tantangan bersama untuk terus melakukan sosialisasi dan peningkatan kualitas layanan.
Mengutip definisi WHO, drg. Betsy menegaskan UHC bukan sekadar angka kepesertaan, melainkan kondisi di mana setiap orang dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas kapan pun dibutuhkan tanpa kesulitan finansial.
Ia berharap kerja sama yang diperpanjang ini dapat berjalan optimal hingga tahun 2026 dan semakin memperkuat jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Minahasa Utara. (Tommy)