Penulis : Tommy Qribsss
MINUT,Sumberedaksi– Isu efisiensi Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang digulirkan pemerintah pusat menjadi sorotan serius Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Menyikapi hal itu, Ketua Umum Apkasi Burzah Zarnubi (Bupati Lahat) bersama Sekjen Apkasi Joune Ganda (Bupati Minahasa Utara) memimpin rapat internal melalui zoom meeting, Senin (15/9/2025).
Ketua Umum Apkasi Burzah Zarnubi menuturkan, tujuan dari rapat internal tersebut untuk menggali informasi permasalahan di daerah sekaligus mengidentifikasi potensi dampak kebijakan efisiensi TKD terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
“Adapun hasil dari rapat internal ini akan menjadi catatan dan rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada Mendagri dan Menteri Keuangan,” ujar Zarnubi.
Sementara itu, Sekjen Apkasi Joune Ganda menekankan mayoritas daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil.
“Ketergantungan daerah terhadap TKD masih sangat tinggi, sementara APBD mayoritas terserap belanja pegawai. Jika efisiensi TKD diterapkan, dikhawatirkan akan menghambat belanja publik dan pembangunan,” jelas Joune Ganda.
Ia menambahkan, kebijakan efisiensi TKD berpotensi menekan kemampuan daerah dalam membiayai program prioritas, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga proyek pembangunan infrastruktur fisik.
Sebagai tindak lanjut, Apkasi telah melayangkan surat resmi untuk mengajukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. (Tommy)